SUMENEP, madurachannel.com- Sepekan pasca banjir, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep terus melakukan pengukuran ulang dan monitoring lahan persawahan yang terdampak banjir.
“Fokus saat ini masih di Desa Sendir Kecamatan Lenteng. Karena yang terendam disini berjumlah 69 hektar. Kedua di Patean ada sekitar 30 hektar. Kita pantau kerusakannya sebagai acuan pemberian ganti rugi petani,” terang Arif Firmanto, Kepala DKPP Kabupaten Sumenep kepada madurachannel.com, Kamis, (5/1/2023).
Untuk mendapatkan ganti rugi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), menurut Arif tingkat kerusakan yang terjadi diatas 75 persen.
“Tidak semuanya yang terendam kita ganti rugi. Karena kerusakan yang tertanggung AUTP itu harus diatas 75 persen,” imbuh Kepala Dinas peraih predikat A kategori Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 lalu.
Sementara untuk memaksimalkan kepesertaan AUTP, pihak DKPP Sumenep kembali mengajak kelompok tani padi di Sumenep untuk segera bergabung.
“Jadi petani harus paham, bahwa uang asuransi AUTP ini sebagian besar ditanggung pemerintah. Total biaya Asuransi pertanian hektarnya 180 ribu rupiah. Petani hanya membayar 36 ribu rupiah per hektarnya, karena yang 144 ribu rupiah disubsidi pemerintah,” jelasnya.
Antisipasi Banjir
Ditanya tentang antisipasi banjir, Arif Firmanto mengaku telah berkoordinasi dengan lintas OPD di Sumenep.
“Dengan dipimpin Bupati, sudah dilakukan komunikasi semisal dengan PU Pengairan, BPBD dan Dinas Sosial. Kedepan, akan ada penguatan tanggul sungai di beberapa titik di Kecamatan Lenteng. Selain itu juga segera dilakukan normalisasi sungai. Dan yang paling pokok dari program antisipasi banjir ini adalah pembangunan embung,” terang Arif.
Saat ini, DKPP Sumenep masih menerjunkan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di 8 Kecamatan terdampak banjir. DKPP juga membentuk tim Kesehatan Hewan (Keswan) untuk memonitor kesehatan ternak warga di wilayah terdampak banjir. Seluruh data yang dihimpun dilaporkan langsung ke DKPP Sumenep. (fe/red)
