Pengentasan Kemiskinan Jadi Prioritas Pemkab Sumenep, Tolak Amir BEMSU Tegas Akan Kawal Terus

Tolak Amir Presiden Mahasiswa Universitas Wiraraja
banner 120x600
banner 468x60

Sumenep, madurachannel–Tingginya angka kemiskinan di kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur, masih menjadi sorotan koordinator Kajian Isu dan Aksi Strategis, Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU).

Sebelumnya Bupati Sumenep Achmad Fauzi wongsojodo menyampaikan, prihal penurunan angka kemiskinan di daerah yang dipimpinnya memang menjadi prioritas utama pemerintah.

Hal itu disampaikan setelah sejumlah aktivis aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Suemenep, (BEMSU), telah menggelar aksi demonstrasi meminta Pemkab Sumenep pada Senin (27/05/2024) kemarin.

Diketahui, pemerintah Sumenep telah Banyak hadirkan program sosial sebagai instrumen dalam pengentasan kemiskinan seperti BLT BBM,BLT DD,PKH,RTLH.

Namun, dari sejumlah hadirnya program tersebut masih menimbulkan sejumlah partanyaan bagi publik, dengan nampaknya banyak Masyarakat Kabupaten Sumenep, yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

koordinator Isu dan Kajian Strategis BEMSU Tolak Amir menyebutkan, Berdasarkan data Badan pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep masih bertengger di angka 18,70% atau setara dengan 206,10 jiwa.

“Dari hasil observasi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU) kami ditemukan kurang lebih 100 masyarakat yang tidak mampu dan tidak tersentuh bantuan sosial (bansos) dari pemerintah,”jelasnya. Pada media ini Senin (03/06/24).

Pihaknya juga menegaskan bahwa berdasakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit BPK tahun 2022 terdapat 3 Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif dengan inisial CN,AR,HS yang nemerima bantuan sosial dalam bentuk BLT BMM.

“Makanya dari hal itu, membuktikan bentuk daripada penyalahgunaan dana bantuan sosial masyarakat miskin dan dapat dijerat sanksi hukum,”sebutnya.

Sehingga pihaknya meminta Bupati Kabupaten Sumenep dan Stakeholder terkait harus segara melakukan evaluasi terkait data penerima bantuan sosial di Kabupaten Sumenep agar terdistribusi secara tepat terhadap Masyarakat yang benar-benar tidak mampu.

Lanjutnya, OPD Sumenep harus mampu menerjemahkan visi baik bupati harus kerja ekstra terkhusus Dinas sosial

“Pemerintah atau bupati Kabupaten Sumenep, harus segera tindak lanjuti hasil observasi BEMSU di lapangan, tentang masyarakat yang tidak mampu, sehingga masyarakat  diberikan bantuan sosial,”pungkasnya.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *