Pemerasan ASN oleh Birokrasi Bobrok, BUMD Kabupaten Sumenep Tak Beres

Foto: Para aktivis Pusaka saat segel BUMD untuk madurachannel.com (09/03/24).
banner 120x600
banner 468x60

Sumenep, madurachannel.com-Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sumenep memperoleh jatah beras tiap bulan sebanyak 10 kg, berasal dari jatah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Namun, dalam dua bulan terakhir ini tidak dilakukan pencairan.

Diketahui, yang mengelola pencarian beras tersebut ialah PD SUMEKAR yang bergerak diwilayah BUMD.

Adapun sebanyak 2.266 ASN harus mengeluarkan biaya lain, sebab kebutuhan beras harus terpenuhi untuk keluarga.

Besaran TPP yang dijatahkan untuk beras seharga 148.000 per sepuluh kilo gram. Hal ini menjadi sorotan dari aktivis Pusaka.

“Harusnya jatah beras itu tetap tersalurkan tiap bulannya karena itu jelas patokannya jatah TPP yg otomatis ada” ucap Muhsin Koorlap Aksi Pusaka saat di wawancarai melalu media ini.

Checeng panggilan akrabnya juga menambahkan, sesuai dengan kenyataan dalam dua bulan terakhir ASN yang harusnya mendapatkan jatah beras harus membeli sendiri untuk kebutuhan keluarganya.

“Itu tidak beres dan semacam pemerasan, setelah beras beli sendiri jatah TPP tetap akan diambil untuk pembelian beras lagi dari PD SUMEKAR, karena itu ketetapan Perbup Nomor 64 Tahun 2021,” pungkasnya.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *