Sumenep, madurachannel.com–Kondisi pendidikan di Sumenep semakin memprihatinkan, dengan munculnya banyak kasus pelecehan seksual pada peserta didik di bangku sekolah bahkan diduga pelakunya oleh oknum guru PNS.
Ironisnya, di tengah situasi yang semakin mencekam DPRD Sumenep Komisi IV yang seharusnya berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan solusi, justru dinilai menghilang dari panggung masalah.
Diketahui, tugas dan fungsi komisi IV berdasarkan UU pasal 69 huruf d, membidangi masalah kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia yang meliputi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
PC PMII Sumenep, Bidang Hubungan dan Komunikasi Organisasi Kepemudaan dan Perguruan Tinggi, Aisy menyebut bahwa DPRD Sumenep Komisi IV terkesan lari dari tanggung jawab.
Menurut Aisy seharusnya DPRD Komisi IV lebih proaktif dalam menangani berbagai masalah yang menghantam dunia pendidikan di Sumenep, terutama kasus-kasus pelecehan seksual yang meresahkan masyarakat.
“Kami tidak melihat adanya aksi nyata atau respons cepat dari DPRD Sumenep Komisi IV terkait berbagai kasus pelecehan seksual yang menimpa anak-anak di sekolah,” ucapnya saat di wawancarai oleh media ini Minggu (02/06)24).
Aisy sapaan akrabnya menegaskan, seharusnya mereka berada di garda terdepan untuk memberikan perlindungan dan memastikan pendidikan yang aman bagi anak-anak,
“Kasus pelecehan seksual yang mencuat di berbagai lembaga pendidikan Kabupaten Sumenep, menjadi sorotan utama,” tegasnya.
Kata Aisy kasus ini tidak hanya menunjukkan kelemahan dalam sistem perlindungan anak di sekolah, tetapi juga mempertanyakan efektivitas pengawasan oleh pihak berwenang, termasuk DPRD Komisi IV.
“Sudah saatnya DPRD Sumenep Komisi IV keluar dari persembunyian mereka dan menunjukkan komitmen nyata dalam menangani krisis ini. Pendidikan adalah masa depan kita, dan anak-anak harus di segala bentuk kekerasan dan pelecehan,” katanya.
Masyarakat Sumenep kini menantikan langkah konkret dari DPRD Komisi IV untuk mengatasi krisis pendidikan dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak, agar tragedi serupa tidak terulang di masa mendatang.
Pihaknya juga menambahkan PC PMII Sumenep melalui Bidang Hubungan dan Komunikasi Organisasi Kepemudaan dan Perguruan Tinggi sudah menyurati Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep senin kemaren.
“Kami sudah meluncurkan surat audiensi ke Komisi IV, namun sampai hari ini belum ada respon yang baik dari mereka”. pungkasnya.
