Bupati Sumenep, Bismilah Melayani Atau Bismillah Mengkorupsi?

banner 120x600
banner 468x60

Kiri: Tolak Amir Presiden Mahasiswa Universitas Wiraraja. kanan: Achmad Fauzi Bupati Sumenep.Minggu (31/12/23).

Sumenep.madurachannel.com —Dalam jangka waktu tiga tahun kepemimpinan Achmad Fauzi sebagai Bupati Sumenep, tidak ada perubahan yang tampak siginifikan terhadap kalangan masyarakat, hanya Pencitraannya Pak Bupati, dan yang lebih parahnya lagi sangat banyak dugaan praktik korupsi besar-besaran yang merambah hampir di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumenep.

Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan tagline “Bismillah Melayani” miris berganti menjadi tagline Pemkab Sumenep “Bismillah Mengkorupsi.” Ironisnya, Bupati Sumenep dengan Reward Achievement-nya yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran 2021.

Padahal di tahun 2021 banyak sekali temuan-temuan janggal hampir disetiap OPD di Kabupaten Sumenep. Seperti halnya, Pembangunan Gedung KIHT Tahap 1 yang menghabiskan anggaran 9 Miliar lebih, Carut marutnya dana BOS dan pajak BOS yang tidak terbayarkan pada Dinas Pendidikan, BTT COVID 19 oleh Dinas Kesehatan, dan beberapa program pekerjaan hibah dari OPD banyak yang fiktif dan tidak sesuai spesifikasi.

Hal itu sangat menusuk lubuk hati para Aktivis Mahasiswa, Non Governmental Organization (NGO), Pegiat Anti Korupsi dan masyarakat Kabupaten Sumenep. Karena pada faktanya Pemerintah kabupaten sumenep tidak mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Dibuktikan dengan banyaknya catatan-catatan busuk berupa dugaan praktik korupsi yang tersusun rapi dalam nomenklatur buku dosa pemerintah Kabupaten Sumenep yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pada tahun 2022 banyak sekali temuan dari Aktivis Anti Korupsi Terdapat beberapa Hibah yang tidak ada LPJ baik dari APBD murni ataupun dari PAK, dan beberapa paket pembangunan yang dikerjakan oleh rekanan ada beberapa tidak mempedomani Standrat Nasional Indonesia (SNI).

Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan BLT Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak tertib, disebabkan ada 3 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga menerima Bantuan Lansung Tunai.

Selain itu, Keterlambatan 12 pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan pada empat SKPD. Sebanyak 622 rekening BOS yang telah dicabut berdasarkan SK Bupati masih aktif dan belum dilakukan penutupan oleh OPD setempat.

Sekolah yang sudah ditutup pada tahun 2019 masih dapat transfer dana BOS. Dan masih banyak lagi, Apakah bupati tidak malu dengan banyaknya temuan kebusukan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan prestasi yang didapat, kalau kaum akademisi sudah faham semua bahwa prestasi yang diraih bupati Fauzi hasil dari membeli.

Dari banyaknya temuan dugaan penyelewengan APBD masih mendapatkan WTP Padahal banyak penarikan fee dan pekerjaan yang fiktif Masih banyak janji politiknya yang belum dipenuhi hanya sibuk pencitraan di sosial media sana-sini.

Ditambah isu Bupati mau bangun rel kereta api di Madura yang itu hanya kepentingan politik tidak sampai satu tahun ada isu lagi cak Fauzi Jatim Penerus Gus Nor. Bagaimana mau ngurus Jawa Timur sedangkan, di lingkup Kabupaten saja tidak mampu? buktinya sampai saat ini Kabupaten Sumenep masih di kategorikan Kota termiskin no tiga se-Jawa Timur. Apakah itu yang namanya prestasi?.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *